• Selasa, 4 Oktober 2022

Menko Polhukam Mahfud MD: Pemerintah Dorong UU Perampasan Aset Segera Disahkan

- Jumat, 16 September 2022 | 17:53 WIB
Mahfud MD mengatakan pemerintah mendorong RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi untuk segera disahkan DPR (Kemenko Polhukam)
Mahfud MD mengatakan pemerintah mendorong RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi untuk segera disahkan DPR (Kemenko Polhukam)

Jakarta, Jurnalwarga.id - Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan pemerintah akan terus mendorong RUU Perampasan Aset Tindak Pidana agar segera diagendakan pengesahannya di DPR.

"Pemerintah akan terus mendorong itu secepatnya, agar segera diagendakan, karena itu perlu bagi bangsa, dan tidak merugikan siapapun tapi merugikan orang yang melakukan korupsi dan menguntungkan negara," tegas Mahfud MD.

Hal ini ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, usai menerima audiensi Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, di Kantornya, Jumat (16/9).

Baca Juga: Mahfud MD: Gambaran Identitas dan Lokasi Hacker Bjorka Teridentifikasi!

Mahfud menjelaskan, pemerintah punya komitmen kuat menyelesaikan undang-undang perampasan aset. Menurut Mahfud, rancangan undang-undang perampasan aset dalam tindak pidana sudah sampai ke DPR.

"Presiden juga terus menanyakan ini sudah sampai dimana prosesnya, saya sampaikan sudah di DPR dan sudah di Prolegnas yang khusus untuk undang undang perampasan aset," papar Menko Mahfud.

Sementara itu, Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, usai menemui Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan rancangan undang-undang perampasan aset, harus segera disahkan jadi undang-undang, apapun upayanya.

"Saya bersilaturahmi ke Bapak Menko Polhukam, Pak Mahfud dalam rangka menyuarakan tangisan rakyat gara-gara bebas bersyaratnya napi koruptor minggu-minggu kemarin. Jadi rakyat itu sekarang menangis, karena korupsi itu selain hukuman ringan mereka masih kaya raya. Nah, saya melakukan judgement bahwa untuk memiskinkan hanya untuk menambah luka masyarakat terobati," jelas Boyamin.

Baca Juga: Kata Mahfud MD Soal Kebocoran Data Negara: Belum Ada yang Membahayakan

Kepada Menko Mahfud menurut Boyamin, dirinya menyampaikan harapan bahwa RUU Perampasan Aset harus segera disahkan apapun upayanya. “Dan saya menyampaikkan rencana untuk maju ke Mahkamah Konstitusi untuk mencatolkan di UU Pemberantasan Korupsi," tambah Boyamin sembari menambahkan bahwa undang-undang perampasan aset untuk memberi efek jera dan kemudian mengembalikan kerugian negara.

Halaman:

Editor: Miranti Kelana

Sumber: Kemenko Polhukam

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Tragedi Kanjuruhan, Kapolda Jawa Timur Minta Maaf

Selasa, 4 Oktober 2022 | 19:41 WIB

Presiden Jokowi Dianugerahi Gelar Kesultanan Buton

Selasa, 27 September 2022 | 18:28 WIB
X