• Selasa, 4 Oktober 2022

Tuding Jokowi Batil Soal Capres 2024, Hasto: Aturan Presidential Threshold Dibuat di Masa Pemerintahan SBY

- Minggu, 18 September 2022 | 19:46 WIB
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto

Jakarta, Jurnalwarga.id - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyampaikan alasannya memberi respons terhadap Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat (PD) dan Presiden Keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menuduh Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) akan curang di pemilu 2024. Menurutnya, SBY jauh dari sifat seorang negarawan ketika membuat tudingan Pemerintahan Jokowi batil.

Hasto menjelaskan, tuduhan SBY disampaikan di depan forum resmi yakni rapat pimpinan nasional PD. Dalam rapat demikian, semua yang disampaikan seharusnya didasarkan oleh politik kebenaran, bukan didasarkan fitnah atau ambisi, atau berbagai informasi yang tidak tepat.

"Apa yang Pak SBY sampaikan, mendengar dan menyatakan ada tanda-tanda Pemilu 2024 tidak jujur. Sekiranya kenegarawanan beliau dikedepankan. Tentu saja apa yang beliau dengar dan ketahui itu dapat disampaikan kepada KPU sebagai penyelenggara Pemilu yang netral, yang juga pada proses pemilihannya, Partai Demokrat juga menyampaikan suaranya," ujar Hasto dalam konferensi pers secara daring, Minggu (18/9/2022).

Baca Juga: Hasto: Azyumardi Azra Tokoh Pejuang Modernisasi Islam

SBY juga menuding bahwa konon akan diatur dua pasangan calon saja di Pilpres 2024. Padahal, kata Hasto, seluruh pengamat politik, dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, menyampaikan analisisnya, bahwa Pemilu 2024 paling tidak ada 3 atau 4 calon.

"Dan kemudian tiba-tiba Pak SBY sudah menghakimi bahwa sepertinya Presiden Jokowi melakukan pengaturan ada dua pasangan calon," imbuhnya.

Padahal, lanjut Hasto, soal pengajuan calon presiden-calon wakil presiden, diatur dalam undang-undang yang berbasis pada UUD 1945. Saat ini, UU mengatur adanya ambang batas pencalonan (Presidential Threshold/PT). Yakni 25 persen raihan suara di pemilu atau gabungan parpol yang meraih 20 persen kursi di Parlemen. "Dan ini merupakan bagian ketentuan yang disepakati bersama termasuk pada masa kepemimpinan Pak SBY," tegas Hasto.

Baca Juga: Pesan Jusuf Kalla di HUT PMI Ke 77, JK: Terus Berbuat Kebaikan

Sistem itu dibangun demi membangun pemerintahan yang efektif. Bahwa presiden dan wapres terpilih tidak hanya memiliki basis elektoral yang sangat kuat dari rakyat.

Halaman:

Editor: Carolus Abraham

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Presiden Jokowi Dianugerahi Gelar Kesultanan Buton

Selasa, 27 September 2022 | 18:28 WIB

Cak Imin Doakan Puan Maharani Jadi Presiden

Senin, 26 September 2022 | 16:20 WIB
X